Beranda HEADLINE Reklamasi Pasca Tambang, DLH : Hasilnnya Belum Maksimal?

Reklamasi Pasca Tambang, DLH : Hasilnnya Belum Maksimal?

28
BERBAGI
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu Utaram Drs. Akmaludin

BENGKULU UTARA.KABARDAERAH.COM – Reklamasi pasca tambang di Kabupaten Bengkulu Utara yang dilakukan oleh perusahaan sejauh ini belum maksimal dilakukan. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu Utara, Drs. Akmaludin pada media ini di ruang kerjanya baru-baru ini.

“Seharusnya, mereka membuat reklamasi tanaman, membuat kolam wisata, arena bermain, arena motor cross, road race, fasilitas umum antara lain musala. Harusnya itu bisa menjadi proyek percontohan untuk reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang,”harap Akmal.

Adanya peraturan pemerintah bahwa ESM di Kabupaten Bengkulu Utara diambil alih oleh provinsi, segala urusan perizinan langsung diangani oleh pihak proivinsi. Sementara kabupaten hanya memberikan rekomendasi sifatnya. Dalam peraturan pemerintah perundang-undang lanjut Akmal, pemerintah telah memperketat syarat dikeluarkannya IUP di Indonesia. Perusahaan harus memiliki komitmen mereklamasi dan rehabilitasi lahan tambang/pascatambang.

“Kegiatan reklamasi di Kabupaten Bengkulu Utara  selama ini terkesan atau pada umumnya terlihat cuma sekedar menutup lubang bekas galian usaha pertambangan dan menanam pohon saja,” ujarnya.

Selain PP tersebut, Peraturan Menteri  ESDM Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa seluruh pengusaha tambang harus menyerahkan dana jaminan reklamasi selama lima tahun, sejak dimohonkannya perizinan pertambangan.

“Jika reklamasi tahun 2019 2018 ini tidak dilaksankan oleh pihak perusahaan, pemerinah kabupaten berhak meminta dana tersebut untuk melakukan reklamasi dengan menggunakan pihak ketiga. Dan itu ada aturannya. Dana untuk reklamasi jumlahnya ratusan juta rupiah” demikian Akmaludin (Red)

loading...