Beranda HEADLINE Heru : 4 Mega Proyek Bermassalah Sudah Dilakukan Pemeriksaan

Heru : 4 Mega Proyek Bermassalah Sudah Dilakukan Pemeriksaan

128
BERBAGI

BENGKULU UTARA.KABARDAERAH.COM – Adanya 4 mega proyek di Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017 secara aturan sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait. Baik internal maupun dari pihak BPK. Meskipun demikian, ada pihak-pihak yang mempertanyakan sejauh mana realisasi dan pertanggungjawaban keuangan dengan tidak selesainya proyek berimbas pada kerugian daerah terlebih tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Seperti  pada poin yang disampaikan Aksi Demi oleh Serikat Rakyat Bengkulu Utara (Serbu) bahwa pemerintah daerah Bengkulu Utara melalui Dinas Pekerjaaan Umum dan ULP terindikasi tidak selektif dan kurang profesional memilih rekanan, sehingga ada beberapa proyek di Tahun Anggaran 2017 tidak selesai (mandeg). Akibat itu, daerah telah dirugikan dan bangunan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Kepala DPUPR, Heru Susanto, ST, Senin (22/10/2018) kepada media ini dengan tegas menyampaikan apa yang disampaikan dewan dalam rapat,  pihaknya sudah menjelaskan secara detil  atas 4 mega proyek yang dianggap tidak selesai dikerjakan.

“Dari empat mega proyek yang dipertanyakan oleh dewan sudah disampaikan pada saat hearing. Apa masalahnya dan berapa nilai proyek yang harus dibayarkan kepada pihak rekanan,”jelas Heru.

Terkait dengan persentase tingkat pekerjaan dan besaran yang harus dibayarkan kepada pihak rekanan, Heru menjelaskan, untuk proyek Hotmix Kota Bani Sukamerindu selesai 100 persen, Air Pandan 40 persen, Gapura Perbatasan Bengkulu Utara Lebong 54 persen dan Bendungan Sengkuang 70 persen. Pembayaran kepada pihak rekanan atas dasar pemeriksaan internal dan pihak BPK. Dan dari itu semua, kata Heru oleh pihak-pihak yang berkopeten proyek-proyek tersebut tidak ada masalah.

“Sisa dana yang tidak terpakai dikembalikan ke Kasda. Memang ada 3 proyek yang tidak selesai dikerjakan. Dan itu sudah melalui tahapan dan laporan serta pemeriksaaan baik internal maupun pihak BPK,” paparnya.

Ketika disinggung banyak desakan agar ia mundur dari jabatan Kepala DPUPR, Heru Susanto dengan tegas mengatakan masalah  jabatan adalah hak Bupati.

“Tugas dan tanggungjawab selaku kepala dinas sudah saya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,”demikian Heru (Red)

loading...